Jakarta, toBagoes.com – Desak Penegak Hukum Bongkar Mafia Beras yang Dibekingi Oknum Pejabat, Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, melontarkan pernyataan keras terkait praktik mafia beras yang diduga dibekingi oknum-oknum di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog.
Bongkar Mafia Beras yang Dibekingi Oknum Pejabat, Ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara, karena menyebabkan kelangkaan serta lonjakan harga beras secara tidak wajar di tengah masyarakat.
“Ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi kejahatan kemanusiaan makanya bongkar kasusu ini . Di saat rakyat menjerit karena harga beras melambung, justru ada oknum yang menari-nari di atas penderitaan. Mereka ini pengkhianat bangsa dan harus disikat habis tanpa pandang bulu,” tegas Rahmad Sukendar, pada Minggu (28/7/2025).
Rahmad mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Satgas Pangan Mabes Polri segera bongkar dan turun tangan membongkar sindikat mafia beras yang selama ini bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Menurutnya, permainan ini bukan aksi tunggal, melainkan melibatkan kerja sama antara pengusaha kartel, makelar proyek, dan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.
“Ada indikasi kuat bahwa kelangkaan beras selama ini bukan akibat gagal panen atau cuaca buruk, tapi dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Ini kejahatan luar biasa, dan harus ditangani dengan cara luar biasa juga,” tegasnya.
Rahmad juga menegaskan bahwa Presiden tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi persoalan serius ini. Ia meminta kepala negara memberikan mandat penuh kepada lembaga penegak hukum untuk menyikat tuntas siapa pun yang terlibat baik dari kalangan swasta maupun pejabat negara.
“Jika negara tunduk pada mafia pangan, maka kedaulatan kita hanya tinggal slogan. Ini saatnya membersihkan lembaga negara dari tikus-tikus rakus yang menggerogoti perut rakyat,” pungkasnya.
Masyarakat, lanjut Rahmad, menanti langkah konkret, bukan sekadar wacana. Penegakan hukum terhadap mafia beras akan menjadi cermin keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyat dari praktik korup dan tidak berperikemanusiaan yang terus merajalela.(*)
