JAKARTA – toBagoes.com, Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI kini berkembang menjadi isu politik nasional setelah puluhan anggota legislatif lintas fraksi dikabarkan ikut menandatangani usulan tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, yang mengaku sebagai salah satu penggagas, sebelumnya menyebut telah mengumpulkan 48 tanda tangan atau hampir 50 dukungan dari anggota DPR.
Perkembangan berikutnya menunjukkan jumlah penandatangan telah mencapai sekitar 50 orang. Surat usulan tersebut juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah ini membuat polemik ijazah Gibran semakin menjadi perhatian publik. Sejumlah partai politik mulai menyampaikan pandangan, sementara pimpinan DPR menyatakan akan mempelajari usulan tersebut berdasarkan ketentuan konstitusi.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Berdasarkan Pasal 210 ayat (1), usulan HMP dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
Pengajuan tersebut harus dilengkapi dokumen yang memuat alasan usulan, materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, serta bukti yang sah atas persoalan yang dipermasalahkan.
Dengan demikian, jumlah tanda tangan yang telah terkumpul belum otomatis menjadikan HMP sebagai keputusan resmi DPR. Usulan tersebut masih harus melalui pemeriksaan persyaratan dan mekanisme pengambilan keputusan di parlemen.
Mardani Ali Sera menyebut dukungan terhadap usulan HMP berasal dari sejumlah fraksi di DPR.
Ia memastikan dokumen pengajuan akan disampaikan kepada pimpinan DPR agar diproses sesuai aturan yang berlaku.
“Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Mardani menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius melalui mekanisme konstitusional yang tersedia di DPR.
Ketua Kelompok Fraksi PKB DPR RI, Muhammad Khozin, mengatakan partainya masih mempertimbangkan secara mendalam penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Khozin, polemik ijazah Gibran tidak boleh semata-mata dilihat sebagai persoalan kalkulasi politik. Kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional harus menjadi pertimbangan utama.
“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan saksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Khozin, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Partai Gerindra belum menyampaikan keputusan resmi mengenai dukungan terhadap usulan HMP.
Juru Bicara Gerindra, Kamrussamad, mengatakan pihaknya akan mencermati perkembangan di DPR dan membahas persoalan tersebut melalui rapat internal fraksi.
Pembahasan juga akan mempertimbangkan perkembangan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Partai Gerindra adalah sebuah organisasi yang secara resmi berdiri di atas landasan konstitusi negara, maka sudah pasti kita akan berpihak pada kepentingan konstitusi, penegakan konstitusi, dan juga penegakan hukum,” ujar Kamrussamad.
Berbeda dengan Gerindra yang masih melakukan pembahasan internal, Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu pilihan rasional untuk menyikapi polemik ijazah Gibran.
Menurut Andreas, mekanisme tersebut dinilai lebih efektif dan efisien dari segi waktu untuk membawa persoalan ke dalam pembahasan resmi DPR.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” ujar Andreas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan partainya belum menentukan sikap terkait penggunaan HMP.
Demokrat masih mempelajari perkembangan persoalan tersebut sebelum mengambil keputusan politik.
Herman menyebut keputusan selanjutnya akan menunggu arahan pimpinan tertinggi partai, termasuk ketua umum dan Majelis Tinggi.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah serius yang membutuhkan kajian secara cermat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut,” kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang dengan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait.
Namun, ia menegaskan seluruh tahapan harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
Menurut Puan, selama masa reses pimpinan DPR juga telah menerima berbagai masukan masyarakat mengenai polemik yang berkembang terkait posisi Wakil Presiden Gibran.
Pimpinan DPR selanjutnya akan mempelajari laporan dan menentukan langkah sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Di tengah menguatnya wacana HMP, Istana Kepresidenan menyatakan menghormati dinamika politik yang berkembang di parlemen.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu kewenangan konstitusional DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.
“Kalau berkenaan dengan yang terjadi di DPR, tentunya adalah proses politik yang juga sama-sama kita hormati,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan pemerintah menghormati hak-hak anggota DPR dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai konstitusi.
DPR Tegaskan Proses HMP Bisa Berjalan Meski Ada Perkara di PTUN
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menilai proses politik melalui Hak Menyatakan Pendapat dapat berjalan bersamaan dengan proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Saan, adanya proses hukum di pengadilan tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusional anggota DPR untuk mengajukan HMP.
“Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejumlah anggota DPR memiliki pertimbangan hukum dalam mengusulkan HMP, termasuk merujuk pada putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah Gibran.
Meski demikian, usulan tersebut tetap harus melewati tahapan pemeriksaan persyaratan dan pembahasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memberikan pandangan keras mengenai persoalan yang tengah membelit Wakil Presiden Gibran.
Ia menilai persoalan legalitas yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah memasuki tahap serius setelah Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal.
“Dari segi legal sudah selesai, hanya menunggu keajaiban politik,” kata Margarito dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Menurut Margarito, apabila Gibran ingin mempertahankan posisinya sebagai Wakil Presiden, komunikasi politik dengan anggota legislatif menjadi hal yang penting.
Ia juga berpandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan pihak yang secara langsung menjadi subjek penyelesaian persoalan tersebut dalam kerangka konstitusional yang dimaksud.
Dengan demikian, menurut Margarito, perhatian perlu diarahkan pada mekanisme DPR dan proses hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut.
Nasib Gibran Menunggu Proses Konstitusional DPR
Menguatnya usulan Hak Menyatakan Pendapat memperlihatkan bahwa polemik ijazah Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik dan ketatanegaraan yang mendapat perhatian luas.
Klaim dukungan hampir 50 anggota DPR menjadi perkembangan penting. Namun, jumlah tanda tangan tersebut belum dapat diartikan sebagai keputusan pemakzulan atau pemberhentian Wakil Presiden.
Pimpinan DPR masih harus memeriksa kelengkapan dokumen, argumentasi hukum, jumlah pengusul, serta persyaratan lainnya sebelum menentukan tahapan selanjutnya.
Publik kini menunggu sikap resmi fraksi-fraksi dan keputusan pimpinan DPR dalam menyikapi usulan tersebut.
Apakah Hak Menyatakan Pendapat benar-benar akan berlanjut menjadi proses konstitusional di parlemen, atau justru berhenti sebagai dinamika politik? Perkembangan berikutnya akan menjadi perhatian publik nasional.
