TOBAGOES.COM/JAKARTA — Proses seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2025 di Sulawesi Tengah diduga didominasi oleh Putra Pejabat dan menuai sorotan tajam dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar. Ia menyebut adanya dugaan kuat bahwa seleksi tersebut tidak berjalan secara adil dan transparan.
Menurut Rahmad, proses rekrutmen yang seharusnya menjadi ajang menjaring calon Taruna dan perwira terbaik justru diduga Putra Pejabat yang lebih dominan dan sarat dengan kepentingan tertentu. Ia menyoroti dugaan adanya keberpihakan terhadap anak pejabat yang bukan berasal dari daerah setempat.
“Penerimaan Taruna Akpol di Sulteng: “Putra Pejabat Diutamakan, Mana transparansi yang disampaikan Kapolri jika setiap penerimaan Taruna Akpol harus mementingkan putra pejabat tertentu yang bukan putra daerah?” tegas Rahmad.
Ia mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam proses seleksi akan berdampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam pandangannya, perekrutan calon perwira Polri harus dilakukan secara objektif, mengedepankan meritokrasi dan tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik maupun jabatan.
“Putra-putri daerah yang berprestasi harus diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai masa depan mereka dirampas hanya karena tidak memiliki koneksi dengan pejabat,” ujarnya. Minggu (1/6/2025). Dalam keterangan tertulisnya.
Rahmad juga menyatakan bahwa tidak hanya di Sulawesi Tengah saja yang menjadi sorotan namun juga penerimaan bintara Polri di Sulawesi Utara juga menuai perhatian publik dimana beredar luas di medsos orang tua casis bintara polri Tangsel gagal tampil dimedsos meminta perhatian Kapolri adanya kecurangan dari panitia penerimaan casis bintara dan ini juga harus disikapi penuh Kapolri agar tidak menjadikan bola liar di masyarakat
BPI KPNPA RI akan menyampaikan laporan resmi kepada Kapolri dan Komisi III DPR RI. Ia mendesak agar proses seleksi Akpol di Sulawesi Tengah , Sulawesi Utara serta Polda Lain nya dapat diaudit secara menyeluruh dan terbuka.
“Jika dari awal saja sudah ada dugaan permainan, bagaimana kita bisa berharap akan lahir pemimpin Polri yang bersih dan berintegritas? Polri harus membuktikan komitmennya terhadap reformasi birokrasi, dimulai dari proses rekrutmen,” tambahnya.
BPI KPNPA RI meminta Propam Polri turun langsung melakukan pengawasan ketat demi menjaga marwah institusi kepolisian. Rahmad juga mendorong masyarakat agar tidak takut melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan.(*)
