Dugaan Terlibat Kasus Korupsi  Dana Haji, Ketum BPI KPNPA RI Desak KPK Periksa Menag Yaqut

TOBAGOES.COM / JAKARTA – Terkait KPK Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), Rahmad Sukendar, memberikan pernyataan tegas terkait dugaan kasus korupsi dana haji yang tengah menjadi sorotan publik.

BACA JUGA  Rahmad Sukendar: Ungkap Korupsi di Pelindo Bengkulu, Kejati Harus Dapat Dukungan Publik!
Rahmad Sukendar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periksa Menag Yaqut Kasus Dana Haji untuk tidak ragu dan bimbang dalam menindaklanjuti setiap dugaan keterlibatan, termasuk jika hal tersebut menyangkut Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
BACA JUGA  Ratusan Massa Desak Kapolri Suyudi Ungkap Aktor Utama di Balik Dugaan Penyadapan Presiden

“Jika ada indikasi dan keterkaitan Menag Yaqut dalam kasus dugaan korupsi dana haji, maka KPK harus segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan profesional. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Rahmad kepada awak media, Senin (23/6/2025).

BACA JUGA  Kuliah Jadi Barang Dagangan? KPK Bongkar Dugaan aliran Jual Beli Kursi di Unsoed

Menurut Rahmad, BPI KPNPA RI mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, namun ia menekankan pentingnya keberanian untuk menyentuh semua pihak tanpa kecuali, termasuk pejabat tinggi negara.

BACA JUGA  Propam Polri Diminta BPI KPNPA RI, Awasi Kasus Riski, dan Perlindungan Hukum

“Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena KPK dianggap pilih kasih. Prinsip equality before the law harus benar-benar dijalankan,” tambahnya.

Rahmad juga menegaskan bahwa dana haji adalah amanah umat yang harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel. Jika ditemukan penyalahgunaan, maka harus segera diusut tuntas demi keadilan dan kepercayaan publik.

BACA JUGA  Gus Yahya Tegas! Rumor Memecah Belah NU Harus Dihentikan

Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan adanya pemeriksaan terhadap Menag Yaqut dalam kasus tersebut. Namun sejumlah kalangan sipil terus mendorong agar proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.(Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img