spot_img

HUT Polri Ke 79 Tahun, Rahmad Sukendar Desak Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri: Budaya Amplop Harus Dihentikan

TOBAGOES.COM/JAKARTA – Momentum HUT Polri Ke 79 Tahun Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak pemerintah dan institusi Polri untuk segera meningkatkan kesejahteraan anggota kepolisian, terutama mereka yang bertugas di lapangan seperti personel reserse, lalu lintas, dan petugas SPKT. Ia menyoroti masih maraknya praktik pelayanan yang tidak profesional, di mana masyarakat kerap dipersulit saat hendak melaporkan tindak pidana.

BACA JUGA  Pangdam IX Udayana dan Polisi Militer Mengungkap Kasus Prada Lucky
Momentum HUT Polri Ke 79 Tahun ini Rahmad menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, masih sering terjadi petugas SPKT atau piket reserse berputar-putar dengan berbagai alasan ketika masyarakat ingin membuat laporan. Namun, setelah diberikan amplop atau uang tertentu, laporan baru diterima dan diproses.

“Ini bukan isu baru. Praktik seperti ini merusak kepercayaan publik untuk itu Momentum HUT Polri Ke 79 Tahun adanya perbaikan, Jika tidak ada komitmen perbaikan dari dalam institusi, maka citra Polri akan terus memburuk di mata rakyat,” tegas Rahmad, Selasa, 1 Juli 2025.

BACA JUGA  Jangan Omdo! Rahmad Sukendar Tagih Janji Dalam Penegakan Hukum Jaksa Agung

Menurutnya, akar dari persoalan ini adalah kesejahteraan anggota yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menilai bahwa dengan kesejahteraan yang layak, anggota kepolisian tidak akan mencari tambahan dari praktik yang menyimpang.

“Kesejahteraan bukan sekadar soal gaji, tapi juga mencakup tunjangan kinerja, kepastian karier, dan perlindungan sosial. Kalau semua itu terjamin, anggota Polri akan bekerja lebih profesional, tanpa harus mengandalkan amplop dari masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA  Kejati Banten Harus Usut Kasus Dugaan Oknum Kadin Minta Proyek

Rahmad juga meminta pimpinan Polri menekankan pentingnya integritas dan etika profesi kepada jajaran bawahannya, khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Citra polisi dibangun dari bagaimana mereka melayani masyarakat, bukan dari seberapa besar anggaran sosialisasi yang dikeluarkan. Jika pelayanan masih transaksional, maka kepercayaan publik akan terus menurun,” ujarnya.

BACA JUGA  Polis Harus Usut Dugaan Ada Pemberian Sesuatu di Balik Memo Titipan Siswa dari Wakil Ketua DPRD Banten

Sebagai lembaga pengawasan publik, BPI KPNPA RI menyatakan siap bersinergi dengan institusi kepolisian dalam memberikan masukan dan rekomendasi sistemik demi terwujudnya pelayanan yang bersih, cepat, dan tanpa pungutan liar.

Rahmad Sukendar menegaskan bahwa Polri harus menjadi institusi yang dihormati karena dedikasinya, bukan ditakuti karena praktik-praktik yang tidak patut. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img