SIJUNJUNG, tobagoes.com – Polres Sijunjung menerima kunjungan Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bersama pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Sijunjung dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di Kabupaten Sijunjung, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Polres Sijunjung itu dipimpin langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Willian Harbensyah, S.I.K., M.H. dan dihadiri para pejabat utama Polres Sijunjung.
FGD tersebut menjadi forum silaturahmi, penyampaian aspirasi, evaluasi, sekaligus penguatan sinergitas antara Polri, KAHMI, dan HMI dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Sijunjung.
Dalam diskusi, KAHMI menyampaikan keprihatinan terhadap masih adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sijunjung.
Organisasi tersebut meminta Polres Sijunjung terus meningkatkan langkah pencegahan, penindakan, serta pengungkapan kasus narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
Menanggapi hal itu, Kapolres Sijunjung menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh Polsek jajaran untuk meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika berdasarkan hasil penyelidikan, informasi masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penegakan hukum, Polres Sijunjung juga terus mengoptimalkan upaya preventif melalui penyuluhan, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat.
Selain persoalan narkotika, FGD juga membahas isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan penyimpangan perilaku seksual yang disebut melibatkan seorang aparatur pemerintah.
Dalam forum tersebut, KAHMI meminta penjelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan serta koordinasi antara Polres Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing.
KAHMI juga menyampaikan pandangan mengenai sikap masyarakat di Nagari Muaro yang merespons isu tersebut melalui mekanisme sosial dan adat yang berlaku di lingkungan masyarakat Minangkabau.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa setiap persoalan harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik oleh aparatur pemerintah, penanganannya menjadi kewenangan instansi terkait, sedangkan Polri akan melaksanakan tugas sesuai kewenangannya serta tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, AKBP Willian Harbensyah juga memperkenalkan para pejabat utama Polres Sijunjung beserta tugas dan fungsi masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa Polri memiliki tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum, serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kapolres juga memaparkan mekanisme penanganan perkara pidana mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga proses penegakan hukum.
Suasana diskusi berlangsung hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan. Di akhir kegiatan, Kapolres Sijunjung menegaskan bahwa institusinya selalu terbuka menerima kritik, saran, serta masukan dari seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepolisian.
Ia juga mengapresiasi dukungan KAHMI, HMI, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh unsur masyarakat yang selama ini telah bersinergi menjaga situasi keamanan di Kabupaten Sijunjung.
“Mari berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Sijunjung, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, KAHMI, HMI, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kabupaten Sijunjung,” ujar AKBP Willian Harbensyah.(*)
