TOBAGOES.COM / JAKARTA Pemerintah Konsisten Tindak Premanisme Berkedok Ormas Rencana pemerintah INI melalui Kemenko Polhukam membentuk Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah.
Tantangan Pemerintah Konsisten Tindak Premanisme Berkedok Ormas mendapat respons tajam dari Paquron Singandaru Karuhun Banten Indonesia Kemanusiaan (PSKBI).
Melalui Ketua Umum PSKBI, Rahmad Sukendar menyatakan dukungan Pemerintah Konsisten Tindak Premanisme Berkedok Ormas namun sekaligus melempar kritik keras terkait konsistensi penegakan hukum yang kerap mandek di tengah jalan.
“Pemerintah jangan hanya hangat-hangat tai ayam. Kalau tidak siap konsisten dan berani sampai tuntas, lebih baik tidak usah. Rakyat sudah bosan dengan langkah reaktif tanpa keberlanjutan,” tegas Rahmad Sukendar saat dimintai tanggapan, Senin (6/5).
Rahmad menyoroti Pemerintah bahwa premanisme kini menjelma dalam bentuk baru—berbaju ormas. Dengan mengusung simbol organisasi, oknum tertentu melakukan pemalakan, intimidasi terhadap pelaku usaha, bahkan menjadi penghambat nyata investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
“Pada pemerintah kita sekrang ini, Preman berbaju ormas itu jauh lebih berbahaya. Mereka berlindung di balik legalitas organisasi, tapi kelakuannya merusak tatanan hukum dan ketertiban umum. Ini musuh negara yang sesungguhnya,” ujarnya lantang.
PSKBI mendesak agar Satgas yang akan dibentuk tidak hanya berisi aparat negara, tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur sipil lainnya untuk memperkuat legitimasi dan pengawasan publik.
Sebagai bentuk komitmen nyata, PSKBI telah membuka posko pengaduan premanisme dan intimidasi di berbagai daerah. Rahmad mengajak masyarakat tak ragu melapor jika mengalami tekanan dari oknum berkedok ormas.
“Rakyat tidak boleh merasa takut di tanah airnya sendiri. Negara wajib hadir. Kami siap menjadi perpanjangan tangan negara di akar rumput,” ucap Rahmad.
Ketua Umum Paquron Singandaru karuhun Banten Indonesia (PSKBI)turut menanggapi dengan pernyataan keras.
“Kalau penanganannya setengah hati, lebih baik bubarkan saja. Jangan bikin Satgas cuma untuk pencitraan,” tegasnya.
Ia menambahkan, jajaran PSKBI dan elemen relawan siap dikerahkan dan diapelkan jika negara membutuhkan. “Kami siap dipanggil dan dikerahkan hingga ke Mabes Polri. Kami bukan cuma bicara, kami siap bertindak,” ujarnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi ormas yang meresahkan. Pemerintah berkomitmen menindak tegas dan terukur, serta membuka kanal pengaduan resmi yang bisa diakses publik. Satgas terpadu akan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait dalam satu komando nasional.(Redaksi)
J
