JAKARTA, tobagoes.com – Meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, terutama terkait relevansi pelatihan militer bagi calon pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa fokus utama yang harus dikaji adalah manfaat serta kesesuaian program dengan tujuan pembentukan calon pengelola koperasi desa yang profesional dan kompeten.
“Menurut kami yang paling utama adalah evaluasi terkait program ini, manfaatnya, dan juga kecocokannya untuk tujuan para partisipan ini menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” kata Adisatrya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, Komisi VI DPR menilai kemampuan yang dibutuhkan calon pengurus koperasi lebih menitikberatkan pada aspek manajerial dibandingkan pelatihan fisik bergaya militer.
Menurut Adisatrya, pengurus koperasi dituntut memiliki keterampilan dalam mengelola administrasi, pembukuan, inventaris, distribusi barang, hingga pengembangan usaha yang berkelanjutan.
“Yang harus diutamakan juga adalah skill mereka dalam manajemen, dalam melakukan pembukuan yang baik, bagaimana menyetok barang, inventaris barang, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Ia menilai materi tersebut jauh lebih relevan untuk mendukung pengelolaan koperasi desa secara profesional dibandingkan latihan fisik yang memiliki risiko tinggi bagi sebagian peserta.
Meski mendukung pentingnya kebugaran dan kesehatan fisik peserta, Adisatrya mempertanyakan apakah latihan dasar militer merupakan metode yang tepat untuk membentuk kapasitas calon pengurus koperasi.
“Betul para calon ini harus sehat, kami mendukung itu. Tapi apakah latihan dasar militer ini cocok dengan orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus,” katanya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aspek keselamatan peserta program SPPI setelah adanya laporan meninggalnya tiga peserta selama mengikuti Latsarmil.
Jika pemerintah tetap mempertahankan komponen pelatihan fisik dalam program SPPI, DPR meminta adanya standar pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat sebelum peserta mengikuti kegiatan.
Menurut Adisatrya, setiap peserta harus melalui proses skrining kesehatan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan tekanan darah, riwayat penyakit, serta kondisi fisik yang dapat memengaruhi kemampuan mengikuti latihan.
“Kalau memang itu mau diadakan, pertama harus dicek betul kondisi kesehatan mereka setiap orangnya. Tekanan darahnya dan riwayat penyakitnya. Belum tentu mereka punya kesehatan atau fisik badan yang cocok untuk latihan dasar militer ini,” tegasnya.
Komisi VI DPR menilai momentum ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meninjau kembali desain pelatihan SPPI secara menyeluruh. Materi yang berorientasi pada peningkatan kemampuan manajemen, tata kelola usaha, dan pengembangan koperasi dinilai lebih mendukung keberhasilan program.
“Harus dievaluasi ulang program ini, modul-modulnya apa saja. Kesehatan itu penting, tetapi yang lebih diutamakan adalah skill mereka, meningkatkan pengetahuan mereka dari segi manajemen,” pungkas Adisatrya.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar Program SPPI dapat berjalan sesuai tujuan awal, yakni mencetak sumber daya manusia yang mampu mengelola Koperasi Desa Merah Putih secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan(*)
