Tag: DPR

Jakarta,tobagoes.com - Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) kembali menjadi sorotan setelah muncul target pengesahan paling lambat Desember 2026. Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menyambut positif rencana tersebut. Namun, organisasi itu mengingatkan agar penerapan aturan nantinya tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, meminta pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berorientasi pada pemberantasan korupsi dan kejahatan serius. "RUU ini harus memiliki dimensi dan roh pemberantasan korupsi sesuai dengan yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. Jadi, jangan...