Tragis! Warga Setiap Hari Lewati Jembatan Lapuk, Siapa Bertanggung Jawab?

SIJUNJUNG, tobagoes.com – Kondisi memprihatinkan jembatan di Jorong Banjar Tengah, Nagari Banjar Tengah, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, viral di media sosial. Jembatan yang menjadi akses utama warga masyarakat itu kini rusak berat dan membahayakan keselamatan pengguna.

Setiap hari, warga terpaksa mempertaruhkan nyawa saat melintasi jembatan tersebut untuk bersekolah, ke pasar, hingga menjalankan aktivitas harian. Kerusakan terlihat jelas pada bagian lantai jembatan yang terbuat dari kayu. Banyak bagian yang telah lapuk, patah, bahkan hilang, sehingga menyisakan lubang besar yang menganga.

BACA JUGA  Tragedi Ciomas: Majelis Ambruk, 3 Tewas dan 54 Luka-Luka di Tengah Peringatan Maulid

Tidak hanya itu, struktur penyangga jembatan juga tampak rapuh. Kondisi ini dinilai sudah tidak layak dilalui, baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat. Risiko kecelakaan pun sangat tinggi, bahkan dikabarkan telah menimbulkan korban.

Di tengah kondisi tersebut, muncul sorotan tajam dari masyarakat terkait kebijakan anggaran daerah. Isu efisiensi anggaran dipertanyakan, terutama setelah adanya informasi pembelian mobil dinas baru jenis Palisade oleh pihak elite di Kabupaten Sijunjung.

BACA JUGA  Bus Penumpang Masuk Jurang di Lahat Sumsel, Polisi Lakukan Pendataan Korban

Warga pun berharap adanya tindakan cepat dan nyata dari pemerintah daerah. Mereka meminta perhatian serius sebelum jatuhnya korban berikutnya.

“Kami hanya bisa berharap dan meminta tolong. Tolong lihat kondisi jembatan ini, sebelum nyawa benar-benar jadi taruhannya,” ujar salah satu warga.

BACA JUGA  Hukum Lumpuh di Sarangnya? Pengeroyokan Terjadi di Polda, Publik Murka!

Masyarakat mendesak pihak berwenang, khususnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung, untuk segera melakukan perbaikan agar akses vital tersebut kembali aman digunakan.(RP)

1 KOMENTAR

  1. Banyaknya infrastruktur daerah kabupaten Sijunjung yang tidak layak sangat mempengaruhi
    Kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut membutuhkan perhatian pemerintah melalui kebijakan anggaran pembangunan. Tapi pemkab Sijunjung tidak menjadikan ini sebagai prioritas kebijakan dengan alasan efisiensi anggaran. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan banyaknya anggaran seremoni dan operasional yang tidak masuk akal termasuk pengadaan mobil dinas bupati yang tidak diketahui DPRD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img