Jakarta, tobagoes.com – Kebijakan pemerintah yang mengizinkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket di tengah krisis avtur menuai kritik tajam dari DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menegaskan agar kebijakan tersebut tidak justru membebani masyarakat secara tidak adil.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, selama ini rakyat kerap menjadi pihak pertama yang diminta memahami setiap tekanan biaya operasional, sementara transparansi dari maskapai dan langkah mitigasi pemerintah masih minim.
“Jangan sampai setiap ada tekanan biaya operasional, rakyat selalu jadi pihak pertama yang diminta memahami,” tegas Rivqy di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, krisis avtur memang menjadi tantangan serius bagi industri penerbangan nasional. Namun, solusi yang diambil pemerintah harus tetap berpihak pada masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Rivqy menekankan bahwa jika kenaikan harga tiket pesawat dianggap sebagai langkah darurat, maka pemerintah wajib menetapkan indikator yang jelas, batas waktu kebijakan, serta mekanisme evaluasi yang transparan.
“Jangan sampai ini menjadi kebijakan permanen yang justru merugikan publik,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan adanya potensi praktik tidak sehat, termasuk kemungkinan maskapai memanfaatkan momentum krisis untuk menaikkan harga secara berlebihan.
Lebih jauh, Rivqy meminta pemerintah bersikap konsisten dalam mengatur harga tiket, baik saat terjadi kenaikan maupun ketika kondisi kembali normal. Ia menegaskan, penurunan harga avtur harus diikuti dengan penyesuaian tarif tiket pesawat.
“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun,” katanya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menambahkan, masyarakat berhak merasakan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun. Ia mengingatkan pentingnya keadilan dan menjaga kepercayaan publik.
“Jangan sampai ada kesan, kalau naik cepat disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi,” kritiknya tajam.
Di akhir pernyataannya, Rivqy mendorong pemerintah, regulator, dan maskapai penerbangan untuk duduk bersama mencari solusi jangka panjang yang tidak hanya menjaga keberlangsungan industri, tetapi juga melindungi kepentingan rakyat.
“Industri harus sehat, tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” pungkasnya.
