JAKARTA, tobagoes.com – Penafsiran sila keempat Pancasila yang kerap dijadikan dasar untuk mendorong pemilihan presiden dan kepala daerah secara tidak langsung kembali dipersoalkan. Saiful menegaskan, tidak ada satu pun poin dalam sila keempat yang menyatakan bahwa pemimpin harus dipilih oleh pemimpin lain atau oleh wakil rakyat.
“Tidak ada poin eksplisit bahwa di antara pemimpin itu harus dipilih oleh pemimpin yang lain. Tidak ada poin presiden harus dipilih DPR/MPR, kepala daerah harus dipilih DPRD. Tidak ada,” tegas Saiful.
Menurutnya, penafsiran tersebut keliru dan berpotensi menyesatkan pemahaman publik tentang makna kerakyatan dalam Pancasila.
Saiful menjelaskan, inti sila keempat justru menekankan bahwa para pemimpin baik presiden, DPR, DPRD, maupun kepala daerah harus menjalankan kepemimpinan dengan hikmah, kebijaksanaan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik.
Prinsip musyawarah itu, lanjutnya, berlaku dalam proses pemerintahan dan perumusan kebijakan, bukan dalam menentukan mekanisme pemilihan presiden atau kepala daerah.
“Musyawarah itu cara memimpin dan mengambil keputusan, bukan cara memilih pemimpin,” ujarnya.
Dalam perspektif kedaulatan rakyat, Saiful menilai pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Model pemilihan langsung justru dianggap selaras dengan demokrasi, sebagaimana DPR dan DPRD yang juga dipilih langsung melalui pemilu.
“Menginginkan presiden dipilih DPR/MPR dan kepala daerah dipilih DPRD sama dengan menginginkan pemimpin yang lemah dan tidak setara dengan lembaga perwakilan,” katanya.
Ia menilai, skema pemilihan tidak langsung akan membuat presiden dan kepala daerah bergantung secara politik pada DPR atau DPRD.
Saiful menegaskan, pemilihan presiden dan kepala daerah oleh lembaga perwakilan akan menempatkan eksekutif dalam posisi tidak setara dengan legislatif. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
“Ini jelas keliru dalam konsep kedaulatan rakyat dan dalam sistem presidensial yang kita anut,” pungkasnya.
Pernyataan ini kembali memantik debat publik soal wacana pemilihan kepala daerah dan presiden tidak langsung, yang belakangan mencuat dalam diskursus politik nasional.
