Jakarta, tobagoes.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta waspada terhadap potensi manuver politik di balik wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Isu ini dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu instabilitas sosial dan politik.
Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai dorongan kenaikan BBM saat ini tidak semata didasari pertimbangan ekonomi. Ia menyebut adanya indikasi kepentingan politik dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan momentum tersebut.
“Secara ekonomi, kenaikan BBM terlihat rasional. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Amir menjelaskan, pemerintah saat ini berada dalam tekanan berat. Kenaikan harga minyak dunia, beban subsidi yang membengkak, serta tekanan terhadap APBN menjadi faktor utama yang mendorong wacana penyesuaian harga BBM.
Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut dinilai sangat sensitif karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah dihadapkan pada dilema besar antara menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan daya beli rakyat,” jelasnya.
Menurut Amir, kondisi psikologis masyarakat belum sepenuhnya stabil. Sentimen negatif terhadap pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo, disebut masih berkembang di sejumlah kelompok.
Dalam situasi tersebut, kebijakan kenaikan BBM berpotensi menjadi pemicu reaksi publik yang luas jika tidak dikelola dengan tepat.
“Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” tegasnya.
Lebih jauh, Amir mengungkap adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis. Ia menyebut kampus-kampus menjadi salah satu target strategis untuk membangun basis gerakan.
“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus sebagai pusat konsolidasi. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” ungkapnya.
Isu kenaikan BBM tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berkembang menjadi isu politik yang kompleks. Pemerintah diminta berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak memicu instabilitas yang lebih luas.
Langkah komunikasi publik, transparansi kebijakan, serta mitigasi dampak sosial dinilai menjadi kunci untuk meredam potensi gejolak.
