JAKARTA, tobagoes.com – BPI KPNPA RI mendesak pemerintah segera menghentikan penerapan pendekatan militer dalam program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya lima calon manajer KDMP saat mengikuti pelatihan.
Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, menyampaikan belasungkawa atas tragedi tersebut. Menurutnya, insiden itu menjadi konsekuensi serius dari kebijakan yang dinilai tidak tepat karena membawa pendekatan militer ke dalam ruang sipil.
“Kematian lima calon Manajer KDMP menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil,” kata Rahmad Sukendar kepada tobagoes.com di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Rahmad menegaskan bahwa kompetensi seorang pengelola koperasi tidak dibangun melalui pelatihan militer, melainkan melalui kemampuan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, pelibatan TNI dalam program pelatihan KDMP dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dianggap berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI, kebijakan tersebut juga dinilai memperluas praktik militerisasi di ruang sipil.
Ia menilai organisasi sipil dan institusi militer memiliki karakter, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Karena itu, pendekatan militer dianggap tidak tepat diterapkan dalam pengelolaan organisasi masyarakat maupun koperasi.
Rahmad juga mengingatkan bahwa budaya militer yang mengedepankan komando, hierarki, dan kepatuhan berbeda dengan kebutuhan organisasi sipil yang memerlukan ruang bagi dialog, inovasi, pemikiran kritis, dan pengambilan keputusan secara partisipatif.
Menurutnya, penerapan pola kepemimpinan militer di organisasi sipil berpotensi melahirkan kepemimpinan yang otoritatif, minim dialog, serta mengurangi budaya demokrasi dalam pengambilan keputusan.
BPI KPNPA RI juga mengaitkan tragedi tersebut dengan kritik mereka terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang sebelumnya menggunakan pendekatan militer dalam sektor sipil, termasuk program pendidikan bagi anak-anak di Jawa Barat yang dinilai bercorak militer.
Organisasi tersebut menilai penghentian program serupa sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan militer bukan solusi bagi persoalan pendidikan maupun tata kelola sosial.
Atas dasar itu, BPI KPNPA RI meminta pemerintah segera menghentikan program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan tersebut.” kata Rahmad yang biasa di panggil pak ketum.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk meninjau kembali berbagai program sipil yang menggunakan pendekatan militer, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tetap selaras dengan prinsip demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta batas fungsi antara institusi sipil dan pertahanan negara. “Ujar Rahmad sambil meneguk secangkir kopinya.(*)
