Jakarta / tobagoes.com- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluapkan kemarahannya terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp13,2 triliun akibat praktik korupsi dalam fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.
“Ini milik bangsa Indonesia, hasilnya diambil dan dikeruk dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng berminggu-minggu,” tegas Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang pengganti kerugian negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Prabowo bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan kejam dan tidak manusiawi.
Ia menegaskan, praktik korupsi ini bukan hanya soal keserakahan, tetapi juga bisa digolongkan sebagai bentuk subversi ekonomi yang mengancam kedaulatan bangsa.
Acara penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Uang tersebut disita dari perusahaan-perusahaan raksasa kelapa sawit, yakni Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Group, yang terbukti terlibat dalam skandal korupsi ekspor CPO.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Agung.
Ia menekankan bahwa pemberantasan praktik ilegal harus terus berlanjut, termasuk penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara hingga puluhan bahkan ratusan triliun rupiah.
“Saya ingatkan masih banyak tugas kita. Masih banyak tambang ilegal yang merugikan bangsa ini. Kita harus berani menuntaskannya,” ujar Prabowo.
Selain Presiden, acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta perwakilan dari bank-bank Himbara yang mengelola mekanisme penempatan dana sitaan ke rekening resmi milik negara.
Hadir di antaranya Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, Direktur Utama BRI Hery Gunadi, dan Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto.
Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan kerugian negara berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan pengembalian dana jumbo ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi sistemik yang telah merugikan rakyat dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.
Editor:Melida S
