JAKARTA,tobagoes.com— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengungkap adanya lonjakan penerbangan warga negara Indonesia (WNI) menuju Kamboja dalam sepekan terakhir. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa negara tersebut kini menjadi jalur baru praktik online scamming.
Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengungkap bahwa dalam satu minggu tercatat lima penerbangan menuju Kamboja, meski negara itu bukan termasuk destinasi wisata populer bagi masyarakat Indonesia.
“Kamboja bukan negara tujuan wisata utama. Tapi data menunjukkan ada lima penerbangan ke sana dalam satu minggu. Ini menimbulkan tanda tanya besar,” ujar Christina di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Berdasarkan hasil investigasi tim P2MI di lapangan, terjadi peningkatan signifikan jumlah WNI yang bekerja di Kamboja. Sebagian besar masuk menggunakan visa self-employed atau izin bekerja mandiri.
Menurut Christina, kemudahan pengurusan visa tersebut bisa menjadi celah bagi sindikat penipuan online (online scamming) untuk merekrut tenaga kerja ilegal berkedok pekerjaan mandiri.
“Kami menemukan tren meningkatnya penggunaan visa self-employed. Modus ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal, termasuk online scamming,” jelasnya.
P2MI kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas penerbangan untuk menelusuri lebih jauh pola penerbangan mencurigakan itu.
Christina menegaskan, pihaknya akan memperketat pengawasan keberangkatan WNI ke negara-negara yang tidak termasuk dalam daftar negara penempatan pekerja migran resmi.
“Kami akan memperkuat screening di bandara. Jangan sampai warga Indonesia terjebak bujuk rayu perekrut online scam yang menawarkan pekerjaan palsu di luar negeri,” tegasnya.
Kamboja disebut menjadi salah satu lokasi yang kini banyak digunakan jaringan penipuan online lintas negara, menyusul pengetatan aturan di negara-negara seperti Myanmar dan Laos.
Sindikat biasanya memanfaatkan lowongan kerja palsu untuk menarik korban, lalu memaksa mereka bekerja di perusahaan penipuan daring dengan sistem target dan ancaman kekerasan.
Christina menegaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap tawaran kerja luar negeri tanpa izin resmi dan memastikan keberangkatan dilakukan melalui jalur legal yang diawasi pemerintah.
“Kami imbau masyarakat jangan mudah percaya pada tawaran kerja di luar negeri yang tidak diverifikasi. Selalu pastikan melalui P2MI,” pungkasnya.
Editor:Melida S
