TOBAGOES.COM/JAMBI – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Rahmad Sukendar, mendesak Kapolda Jambi untuk segera bertindak tegas terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih berlangsung di wilayah Kabupaten Batanghari, khususnya di Desa Selat, Kecamatan Pemayung.
Dalam keterangannya kepada media, Rahmad Sukendar mengungkapkan bahwa aktivitas PETI di wilayah Kapolda Jambi tersebut tidak hanya dilakukan secara terbuka di daratan, tetapi juga menyusuri aliran Sungai Batanghari. Lebih mengejutkan, kegiatan ilegal ini diduga kuat dibekingi oleh oknum aparat kepolisian yang berdinas di Polres Batanghari, berinisial FB, serta oknum kepala desa setempat.
“Warga sudah menyampaikan keluhannya kepada kami. Namun mereka takut melapor apolda Jambi karena adanya intimidasi dari pihak-pihak yang bermain dalam kegiatan PETI ini. Ini sungguh mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum,” tegas Rahmad Sukendar, kamis (19/6/2025).
Ia menambahkan bahwa BPI KPNPA RI menerima informasi adanya dugaan keterlibatan jaringan narkotika jenis sabu yang berkaitan erat dengan aktivitas PETI di desa tersebut.
“Kami menduga keras bahwa PETI ini bukan hanya soal tambang ilegal, tetapi juga telah berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan peredaran narkoba. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan,” jelasnya.
Rahmad meminta Kapolda Jambi untuk tidak menutup mata dan segera melakukan langkah-langkah konkret untuk membersihkan wilayah hukumnya dari praktik ilegal dan oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Saya minta Kapolda Jambi jangan tidur. Jangan biarkan hukum dikangkangi oleh oknum yang justru seharusnya menegakkan keadilan. Jika dibiarkan, ini akan menghancurkan moral bangsa dan memperparah kerusakan lingkungan,” tegas Rahmad.
Ia juga mendesak Mabes Polri dan Divisi Propam untuk turun langsung ke lapangan guna mengusut dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam aktivitas ilegal ini.
“BPI KPNPA RI akan terus mengawal kasus ini dan tidak segan melaporkan langsung ke Kapolri jika tidak ada tindakan tegas. Kita tidak boleh membiarkan aparat yang menyimpang merusak institusi Polri dari dalam,” pungkasnya.
(*)
