Padang, tobagoes.com – Aksi damai yang digelar masyarakat korban bencana ekologis Sumatera Barat di depan Kantor Gubernur Sumbar dan Mapolda Sumbar, Rabu (3/6/2026), berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat. Ratusan peserta aksi menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dinilai telah menyebabkan kerusakan alam serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Aksi yang dimotori oleh berbagai elemen masyarakat terdampak banjir bandang dan bencana ekologis tersebut diawali di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik, harapan, serta tuntutan kepada pemerintah agar lebih serius menangani persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera Barat.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rahmad dan Refan menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang selama ini merasakan langsung dampak kerusakan lingkungan, mulai dari banjir bandang, longsor, kerusakan lahan pertanian, hingga hilangnya sumber mata pencaharian warga.
Lima Tuntutan Utama Massa Aksi
Di hadapan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, massa menyampaikan lima tuntutan utama yang menjadi dasar pelaksanaan aksi damai tersebut.
Pertama, massa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghentikan secara menyeluruh aktivitas illegal logging dan illegal mining di Sumatera Barat yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
Kedua, massa meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak para aktor intelektual, pemodal, serta jaringan yang berada di balik praktik perusakan lingkungan, sehingga penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan semata.
Ketiga, massa mendesak dilakukan investigasi terhadap dugaan keterlibatan oknum-oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal, apabila ditemukan fakta dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, masyarakat meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap instansi yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam, guna memastikan fungsi pengawasan berjalan secara efektif.
Kelima, massa menuntut pemerintah untuk mempercepat pemulihan lingkungan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, termasuk rehabilitasi kawasan terdampak, pemulihan ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Kami datang bukan untuk mencari musuh. Kami datang membawa suara masyarakat yang selama ini merasakan dampak dari kerusakan lingkungan. Kami ingin negara hadir melalui langkah-langkah nyata,” tegas Rahmad dalam orasinya.
Pemprov Sumbar Terima Aspirasi dan Bentuk Tim Tindak Lanjut
Mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar Mursalim didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar menerima langsung perwakilan massa aksi.
Dalam dialog terbuka tersebut, Mursalim menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan lingkungan hanya berhenti pada forum aksi semata, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang terukur.
“Kami menerima seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan hari ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan segera menindaklanjuti dan mempercepat langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan yang ada,” ujar Mursalim.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk tim lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi terkait guna mempercepat penanganan berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat.
Tim tersebut nantinya akan melakukan koordinasi dalam bidang pengawasan lingkungan, evaluasi aktivitas yang berpotensi merusak alam, serta percepatan program pemulihan kawasan terdampak bencana.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh peserta aksi yang berharap komitmen pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk langkah nyata di lapangan.
Massa Bergerak ke Polda Sumbar
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sumbar, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Mapolda Sumbar dengan berjalan kaki secara tertib dan damai di bawah pengawalan aparat kepolisian.
Setibanya di depan Mapolda Sumbar, massa kembali menyampaikan tuntutan yang sama kepada institusi kepolisian, khususnya terkait harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tegas dalam menangani berbagai dugaan perusakan lingkungan.
Mewakili Kapolda Sumatera Barat yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, Kasubdit Intelkam Polda Sumbar Kompol Ridwan menerima langsung perwakilan massa aksi.
Dalam sambutannya, Kompol Ridwan menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan Polda Sumbar tidak dapat hadir secara langsung. Meski demikian, ia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Seluruh masukan dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami teruskan kepada pimpinan untuk menjadi perhatian bersama,” ujar Kompol Ridwan.
Aksi Humanis dan Kondusif Tuai Apresiasi
Baik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Polda Sumbar memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan aksi yang berlangsung dengan tertib, damai, dan mengedepankan dialog.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh peserta aksi kepada aparat keamanan yang dinilai telah memberikan ruang demokrasi secara terbuka sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Refan selaku salah satu koordinator aksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menerima massa dengan pendekatan yang humanis dan penuh penghormatan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumbar, serta seluruh pihak yang telah menerima kami dengan baik. Kami berharap komitmen yang telah disampaikan hari ini benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata demi menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Aksi kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan pemerintah dan kepolisian, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen menjaga komunikasi dan pengawalan terhadap berbagai aspirasi masyarakat.
Bagi para korban bencana ekologis, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi, melainkan pengingat bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama yang menentukan masa depan Sumatera Barat dan generasi yang akan datang.(*)
